Sungguh miris ketika masih ada orang yang bangga menganut paham demokrasi, bahkan terang2an memperjuangkannya. Padahal sudah jelas bahwa demokrasi lah yang justu membuat kita (terutama umat Islam) semakin terpuruk dalam penderitaan yang berkepanjangan. Tidak arif rasanya ketika kita meneriakan “demokrasi sistem kufur!” tanpa kemudian memberikan argumentasi atasnya, hal ini juga yang diminta oleh salah seorang dosen saya. Oke Pak, ini saya jawab permintaan bapak…
Mendengar kata demokrasi, seolah2 kesan yang tertangkap adalah bagus…”kebebasan, HAM, Toleransi antarumat beragama….” namun coba deh kita lihat sampai ke hakikatnya. Coz seorang muslim akan senantiasa menyandarkan segala perbuatan, perkataan, bahkan pemikirannya pada hukum Allah kan? Nah, jadi perspektif demokrasi yang akan saya tulis ini adalah menurut Islam.
1. Demokrasi bukan Lahir dari Islam
Trus dari mana dong? Yups, Sekulerisme lahir pd zaman kegelapan Eropa, yakni ketika saat itu yang berkuasa adalah kaum gereja (Agama Nasrani). Saat itu pihak gereja (penguasa saat itu) senantiasa ‘mengisap darah’ rakyat dengan memungut pajak yang besar dari rakyatnya. Karena itulah, banyak yang akhirnya merasa terzhalimi. Kemudian muncullah kaum pemikir yang berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian dicetuskanlah ide pemisahan agama dari kehidupan yang kemudian dikenal dengan sekulerisme. Ide tersebut lahir karena adanya anggapan jika agama dicampurkan dengan pemerintahan, penderitaan lah yang akan dialami rakyatnya. Sekulerisme inilah yang menjadi akidah demokrasi. Demokrasi sendiri lahir pada era yunani Kuno. Dan saat ini Islam pun termarginalkan karena dianggap sama dengan agama yang saat itu berkuasa (nasrani), yakni tidak dapat menyejahterakan jadi harus dipisahkan dari negara. Padahal jika saja kita mau jujur pada diri kita sendiri, Islam itu bukan hanya agama ritual, tetapi Islam adalah sistem hidup. Segala aspek kehidupan ada aturannya dalam Islam; ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pertahanan, keamanan, dll. Jadi sebenarnya, Islam mampu menjawab tantangan untuk menyejahterakan rakyat.
2. Kekuasaan dan kedaulatan pun diserahkan sepenuhnya kepada rakyat, coz dengan begitu diharapkan rakyat akan memeroleh kesejahteraannya. Padahal dalam Islam, kedaulatan hanyalah milik Allah, bukan milik manusia (rakyat). Jadi, rakyat sungguh sama sekali tidak berhak membuat hukum, karena membuat hukum hanyalah hak Allah (TQS. Al-An’am:57). Dan jika diperhatikan pun, demokrasi tidak benar2 menampung aspirasi rakyat. Karena para wakil rakyat yang duduk di parlemen dn diharapkan mampu mewakilkan suara rakyat pada faktanya tidak pernah meminta persetujuan rakyat sebelum membuat hukum. Kasus Ahmadiyah sebagai contoh, MUI telah dengan tegas menyatakan bahwa aliran tersebut sesat, tetapi pemerintah tidak memberikan respon yang memadai. Perusak akidah umat itu tetap saja dibiarkan berkembang saat ini. Dan sebaliknya, ketika umat Islam meminta diterapkannya perda2 syariah, justru malah ditentang habis. Itukah demokrasi yang katanya menyejaterakan? Sudah jelas bahwa demokrasi tidak akan pernah memberikan kesempatan pada umat Islam untuk hidup di bawah hukum2 Allah.
3. Demokrasi bukanlah Syura’. Karena syura’ artinya meminta pendapat. Sebaliknya, demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang dan sistem (pemerintahan)
4. Demokrasi mengusung empat kebebasan; berpendapat, perkepemilikan, berperilaku, dan beragama. Hasilnya: Ahmadiyah dibiarkan berkembang dengan alasan kebebasan beragama, SDA Indonesia dikuasai asing dengan alasan kebebasan berkepemilikan, Pembuat karikatur Nabi Muhammad dibiarkan bebas karena adanya kebebasan berpendapat, Para pelaku Free Seks dibiarkan dan orang2 yang mengumbar aurat didiamkan karena alasan kebebasan bertingkah laku. IRONIS. Inikah negeri yang sejahtera itu?
5. Suara Mayoritas hanya Omong Kosong. Nyatanya yang didengar adalah suara orang2 berkuasa. Istilah pemerintahan rakyat hanyalah jargon yang sengaja dipropagandakan untuk menipu rakyat, agar mereka merasa ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dengan berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi. Padahal nyatanya, yang diuntungkan hanyalah segelintir orang, terutama para pemilik modal dan para elit politik.
17 Maret 2017 pukul 21.07
Produsen dan pengedar miras di negara demokrasi ini sejak JAman DahULu hingga Sekarang masih dibolehkan beroperasi. Sampai kapan yaa?? #mikir #Islam